03 February

TUJUH RANPERDA BERHASIL DI SAHKAN MENJADI PERDA Featured

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate dalam rapat paripurna pada selasa 2 februari kemarin telah mengesahkan tujuh rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (perda).

“Ketujuh Ranperda yang disahkan menjadi perda itu yakni perda dari Pemerintah Daerah berupa Ranperda tentang Ijin Usaha Jasa Kontsruksi, Ranperda tentang pembentukan Kecamatan Pulau Ternate Pesisir, Ranperda tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan, dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda nomor 20 Tahun 2011, Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Juga ditambahkan dua Ranperdainisiatif dari DPRD yaitu Perda Sumur Resapan dan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Demikian disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid, pada selasa dua februari kemarin. Menurutnya, rapat paripurna pengesahan ketujuh Ranperda menjadi Perda tersebut, dihadiri Pejabat Walikota Ternate Idrus Assagaf, Forkopinda Kota Ternate dan Unsur Muspida serta para kepala SKPD dilingkup Pemkot Ternate.

Kata dia, ketujuh Ranperda tersebut merupakan Ranperda yang masuk dalam Prolegda tahun 2015 yang telah dibahas oleh tiga panitia khusus (Pansus) yang di bentuk berdasarkan keputusan DPRD nomor 188.4/21/DPRD-KT/2015 tanggal 6 November 2015. Dan setelah melakukan berbagai tahapan tingkat pembahasan baik di internal Pansus maupun pembahasan di tahap satu akhir oleh Pansus I, II dan III dengan pemerintah daerah.

Pada akhirnya Ranperda telah rampung dan dalam rapat paripurna kemarin, ketujuh Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda atas persetujuan semua pihak.

“Kami ingatkan kepada pemerintah harus intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat agar pada saat pelaksanaan, perda-perda ini berjalan secara maksimal terutama dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah,” imbaunya. (Tim Humas)

Read 1355 times
Login to post comments